Senin, 26 Mei 2014

iNTERNET iNDONESIA LEMOT KATANYA BUKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ..


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring angkat bicara soal hasil penelitian lembaga riset dari Amerika Serikat, Akamai, yang menyebut kecepatan internet di Indonesia dinilai paling lambat se-Asia.

Menurutnya, penetapan kecepatan internet itu urusan operator, bukan pemerintah.

"Saya terima tuduhan (hasil riset) itu. Tapi seharusnya itu urusan operator, kan mereka yang berjualan. Penetapan kecepatan internet itu bukan urusan pemerintah," kata Tifatul selepas melantik pengurus baru Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (2/5/2012).

Menurut Tifatul, meski bukan urusan pemerintah, Kemenkominfo tidak memiliki hak untuk memaksakan operator dalam menaikkan kecepatan internet di Tanah Air. Dengan demikian, hanya operator yang bisa menentukan kecepatan internet sekaligus tarifnya.

Namun, Kemenkominfo berjanji untuk selalu mendorong operator dalam menyediakan akses internet cepat, stabil, sekaligus murah di Tanah Air.

"Penyediaan akses internet cepat memang jadi prioritas dari program Kemenkominfo," tambahnya.

Sekadar catatan, berdasarkan data dari lembaga riset oleh Akamai, kecepatan koneksi internet rata-rata di Indonesia sekitar 772 kbps. Kecepatan koneksi internet tersebut masih jauh dari kecepatan internet di global yang mencapai 2,3 mbps.

Kecepatan koneksi internet di Indonesia juga tertinggal dengan negara-negara di kawasan Asia. Misalnya, kalah dengan Malaysia 1,7 mbps, Thailand 3 mbps, Filipina 1 mbps, Vietnam 1,5 mbps, Kamboja 1,2 mbps, dan Laos 956 kbps.

Indonesia hanya lebih baik dari Timor Leste (260 kbps) dan Papua Niugini (693 kbps). Pakistan dan India juga lebih baik dari Indonesia, masing-masing 787 kbps dan 839 kbps.

Jumat, 26 Juli 2013

ICT master plan singapore untuk pendidikan th 2008


Ada 4 (empat) tujuan utama pada Master Plan IT ke-3 yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Singapura pada tahun 2008 dalam rangka untuk peningkatan hasil belajar mengajar di Singapura. Empat tujuan tersebut adalah:
  1. Memperkuat kompetensi untuk belajar mandiri.
  2. Menyesuaikan pengalaman belajar berdasarkan bahwa setiap siswa dapat belajar sebaik mungkin.
  3. Mendorong siswa untuk lebih giat belajar dan memajukan cara belajar mereka.
  4. Belajar di mana saja.
Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, maka ada 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  1. Memasukkan ICT (Information, Communication and Technology) ke dalam inti dari proses pendidikan
  2. Fokus pada peningkatan kemampuan dan keahlian dari tenaga pengajar.
  3. Meningkatkan berbagi praktik-praktik penerapan ICT serta inovasi-inovasi.
  4. Membangun infrastruktur di mana diperlukan untuk meng-upgrade teknologidemi memaksimalkan potensi ICT dalam dunia pendidikan
Di negara yang luasnya tidak lebih besar dari luas wilayah Jakarta ini, penerapan ICT dalam dunia pendidikan telah dilaksanakan sejak tahun 1997. Hal ini berdasarkan IT Master Plan pertama yang dibuat oleh Kementrian Pendidikan Singapura pada tahun 1997. Sedang untuk IT Mster Plan kedua yang merupakan perbaikan dari sebelumnya telah diluncurkan pada tahun 2002.
Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Singapura ini merupakan langkah awal yang sangat bagus dalam penerapan ICT ke dalam dunia pendidikan. IT Master Plan pertama yang diluncurkan pada tahun 1997selangkah lebih awal dengan apa yang dicanangkan oleh UNESCO. Memasuki era informasi sejak tahun 2000, UNESCO mencanangkan empat tahapan dalam mengimplementasikan ICT dalam proses pembelajaran, yaitu:
1. Emerging: menyadari pentingnya ICT untuk pendidikan;
2. Applying: mulai menjadikan ICT sebagai obyek yang harus dikuasai/dipelajari.
3. Integrating: menjadikan ICT sebagai media semua materi pembelajaran.
4. Transforming: menjadikan ICT sebagai katalis pembaharuan pembelajaran.
Kemudian bagaimana dengan negara kita Indonesia?
Dalam hal ini penerapan ICT dalam proses pembelajaran di Indonesia menurut UNESCO, masih pada level ”applying” atau dengan kata lain masih dalam tahap “Learning to Use ICT” sebagai bukti dengan dijadikannya ICT sebagai mata pelajaran wajib di SMA sejak tahun 2005. Berdasarkan hal di atas maka perlu adanya usaha-usaha yang bertujuan agar kita beranjak dari tahapan sekarang menuju ke tingkat integrasi ICT sebagai media pembelajaran yang digunakan dalam proses KBM di sekolah. Hal ini berdasarkan pernyataan PBB yaitu “Untuk membangun “21st century skills” yaitu technology and media literacy; effective communication; problem solving/critical thinking; dan collaboration, memerlukan penerapan ICT yang terintegrasi dalam proses pembelajaran.
Sumber:
http://www.moe.gov.sg/media/press/2008/08/moe-launches-third-masterplan.php
http://www.moe.gov.sg/media/speeches/2008/08/05/opening-address-by-dr-ng-eng-h-1.php

Minggu, 02 Juni 2013

kenapa indonesia gak punya ict master plan

indonesia memang negara yang luar biasa, penduduknya banyak , mungkin sekarang 2013 ini, 240 juta lebih, sumber daya alamnya berlimpah, walau begitu ,tidak diikutin dengan sumber daya manusia yang berlimpah ,  dari ICT index 2013 rangking  78 dari  142 negara, masih mengkhawatirkan karena negara singapore masuk rangking 2 besar, malaysia aja rangking 30, menunjukkan bahwa indonesia belum banyak perubahan dalam ICT index, masih banyak yang harus diperbaiki , indonesia memang menunjukkan pertumbuhan yang lumayan signifikan dalam pemakaian selular , dan sosial network tetapi dalam hal lainnya masih kurang meyakinkan.kita masih negara pemakai dan bukan negara yang menciptakan teknologi.
kenya yang rangking 92 saja mulai punya ICT  master plan, tapi negara kita gak tau apakah ada itikat dari pemerintah untuk membuat semacam rencana untuk ICT bagi kemajuan bangsa ini , karena tanpa ICT negara kita akan jauh tertinggal , ICT sekarang adalah enabler yang bisa melibatkan banyak aspek kehidupan kita, Kalau kita punya ICT master plan dan bener2 dijalankan , pasti kita bisa mengejar ketinggalan kita, sehingga kita tau arah kita mau kemana, berdasarkan pada profil indonesia.
sedih juga sih kalau liat keadaan kita, dibandingkan ama negara ASEAN lain, misalnya malaysia atau singapore , mereka udah memanfaatkan ICT untuk banyak hal 
dari rangking2 ICT ini menunjukkan bahwa benar negara maju adalah negara yang ICTnya juga peringkatnya bagus..jadi ternyata besar pengaruhnya juga 

Sabtu, 01 Juni 2013

Kabel bawah laut terkoneksi seluruh kabupaten/kota

Kabel Bawah Laut Terkoneksi di Seluruh Kabupaten/kota

Ternate (ANTARA) - Direktur Umum (Dirut) PT Telkom Indonesia, Arif Yahya mengatakan, jaringan kabel bawah laut yang dicanangkan Menteri Komunikasi dan Informatika di Ternate, Maluku Utara (Malut), bisa terkoneksi ke seluruh kabupaten/kota di Malut.


Kabel Bawah Laut Terkoneksi di Seluruh Kabupaten/kota
Ternate (ANTARA) - Direktur Umum (Dirut) PT Telkom Indonesia, Arif Yahya mengatakan, jaringan kabel bawah laut yang dicanangkan Menteri Komunikasi dan Informatika di Ternate, Maluku Utara (Malut), bisa terkoneksi ke seluruh kabupaten/kota di Malut.

"Jika jaringan kabel bawah laut tuntas, seluruh wilayah di Malut juga dipastikan bisa terkoneksi, karena Malut merupakan daerah kepulauan sangat membutuhkan jaringan untuk mendukung infrastruktur komunikasi di daerah ini," katanya di Ternate, Selasa.

Ia mengatakan, kabel bawah laut ini seperti jalan nasional dengan saluran pita lebar yang ini aksesnya bisa mencapai kecepatan jaringan secara cepat dan tahun 2014 sudah terkoneksi di Malut.

Menurut dia, hal tersebut terus dilakukan sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian di Indonesia terutama di Kawasan Timur, Telkom Sangat Komitmen untuk mendukung infrastuktur Teknologi (Digital) . Ini untuk mewujudkan Indonesia digital societi ( IndiSo).

Dia menjelaskan, Ground breaking project palapa ring adalah sistem kabel optick bawah laut, yang diperuntukan untuk jaringan telepon, internet dan lainnya yang kabelnya terbentang dari sulawesi, Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, kabel tersebut dinamakan dengan istilah Sulawesi, Maluku, Papua Kabel Sistem (SMPCS), untuk itu, jika jaringan kabel tersebut sudah terpasang nantinya kualitas suara, kecepatan akses internet, speedy, akses data, semakin bagus.

"Selama ini kita disini hanya menggunakan system jaringan, sekaligus mendukung Malut sebagai salah satu daerah yang masuk MP3EI," katanya.

Oleh karena itu, program ini akan bisa dinikmati oleh warga kota tahun depan, jika ini selesai maka jaringa sudah sama dengan daerah-daerah yang ada jawa. Oleh karena itu, dengan adanya ini nantinya semakin bagus jaringannya.

Sehingga, jaringan palapa ring yang merupakan mega proyek nasional pembangunan serat optic akan menghubungkan 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota di Indonesia.

"Untuk itu, dengan teralirinya seluruh kabel bawah laut, maka akan terdistribusi 1 triliun paket jaringan yang mencapai 35.280 Km dan 21.807 Km kabel di daratan," ujarnya.

Arif mengatakan, untuk mendukung mega proyek ini, PT Telkom Ternate saat ini juga naik status dari Daerah Telekomunikasi (Datel) menjadi Wilayah Telemunikasi (Witel).(tp)

Kamis, 23 Mei 2013

sedih deh susah cari nara sumber

aih eike jadi sedih pengen bikin karya ilmiah aja tapi kok sulit ya cari nara sumber ada yang punya kenalan gak buat eike tanya2...

Sabtu, 18 Mei 2013

ICT masterplan kenya


Hai ..ketemu lagi
nemu ini nih
ternyata ada ICT masterplan kenya ..kenya itu loh negara di afrika berbatasan dengan ethiopia..negara yang dulu suka dibilang negara menyedihkan karena banyak orang kelaparn ...yang tentunya dibanding indonesia masih bagus indonesia lah ..kenya di wikipedia  kenya ingin punya visi  menjadi negara di afrika yang  paling dihargai secara pengetahuan ekonomi
setiap penduduk  terko
National ICT Masterplan 2012-2017- "Inclusion. Innovation. Beyond Broadband"
Vision: "Kenya becomes Africa’s most globally respected knowledge economy"
Goals by 2017...
Goal 1: Every citizen, resident, home and institution will be connected through a countrywide robust, accessible and affordable ICT infrastructure.
Goal 2: Kenya will become the leading ICT HUB in African attracting leading global players and generating globally respected local entrepreneurship and innovation.
Goal 3: Public Services will be available to all citizens through ICT. ICT will enable a truly open and efficient Government delivering meaningful value to citizens.
Goal 4: Kenya will be a Knowledge Based Economy. All Kenyans will be able to use ICT to improve their knowledge, businesses and livelihood. ICT will contribute greatly to Kenya’s economic growth.


Selasa, 07 Mei 2013

Index kesiapan berjenjang 2012

Indeks Kesiapan Berjejaring Indonesia 2012

Salah satu faktor yang menentukan kemenangan pasangan Jokowi-Basuki dari Fauzi-Nachrowi dalam Pilkada DKI minggu lalu adalah penggunaan yang intensif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarluaskan visi dan program, menarik perhatian pemilih baru, melawan berbagai isu yang dilontarkan di forum nyata, dan lain-lain. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang berwujud telpon genggam dan komputer sebagai raga dan kandungan informasi (internet) sebagai nyawa, yang saling terhubung melalui kabel atau gelombang udara, memang telah memasuki berbagai ranah kehidupan. Perkembangan TIK berlangsung pesat di seluruh dunia, dan memberikan dampak yang besar pada perorangan, bisnis dan pemerintah. TIK mengurangi kendala jarak fisik, jarak psikologis, dan jarak ekonomi; memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan menyumbangkan informasi dan gagasan secara bebas ke seluruh dunia dalam waktu sekejap.
Sudah terbukti di banyak negara bahwa TIK mendorong inovasi dan kreativitas, menambah lapangan kerja, meningkatkan produktivitas. Dijitisasi informasi juga selain mewujudkan pemilu yang demokratis, cepat dan murah seperti di Jakarta tersebut,  juga memperluas akses publik terhadap layanan pemerintah, meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi; mendorong terbentuknya berbagai komunitas sehingga meningkatkan keguyuban (kohesivitas) sosial, dan tentunya juga meningkatkan kecerdasan dan kesehatan bangsa. Namun tidak setiap negara memperoleh manfaat yang sama besarnya, ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh.
Atas dasar pertimbangan itulah, World Economic Forum (WEF) dan INSEAD meneliti perkembangan TIK, penggunaannya dan dampaknya di seluruh dunia,  dan menuangkan hasilnya dalam suatu indeks yang terukur sehingga dapat diperbandingkan antara satu negara dengan negara lain.[1] Ada empat hal utama yang diteliti, yaitu:
  • kerangka peraturan dan sikap pemerintah terhadap ekonomi terkait dengan perkembangan TIK;
  • tingkat kesiapan negara (pemerintah, bisnis dan perorangan) untuk menggunakan sarana dan prasarana TIK;
  • upaya yang dilakukan para pelaku untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan TIK dan bagaimana menggunakan kemampuan itu dalam kehidupan sehari-hari; dan
  • dampak ekonomi dan sosial yang diperoleh negara dari penggunaan TIK.
Diharapkan dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing negara dalam berbagai aspek TIK tersebut, maka para pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan dan program pengembangan TIK secara lebih tepat lagi. Upaya pemerintah tidak tidak cukup hanya memperluas akses, tetapi juga sejak awal mengembangkan ragam aplikasi dan penggunaannya untuk berbagai bidang kehidupan secara produktif sesuai dengan kebutuhannya. Dengan memahami TIK ini, pemerintah dituntut tidak hanya menonton perkembangan yang terjadi atau hanya menggunakannya karena alasan “yang lain juga menggunakan”, tetapi mengarahkan dan mendorong perkembangannya sehingga memberi dampak yang maksimal terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat.
Indeks Kesiapan Berjejaring
Laporan tahunan The Global Information Technology Report 2012 yang diterbitkan WEF dan INSEAD memuat urutan negara-negara di dunia menurut Indeks Kesiapan Berjejaring (Networked Readiness Index). Indeks Kesiapan Berjejaring (selanjutnya disingkat IKB) mengukur tingkat kemajuan negara-negara atas dasar kecanggihan teknologi informasi dan komunikasinya. IKB  dibangun dari 4 unsur atau sub-indeks, dan setiap sub-indeks dibentuk dari 10 pilar, dan setiap pilar dibentuk dari beberapa indikator. Total ada 53 indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini. Ke empat sub-indeks tersebut adalah lingkungan (environment), kesiapan (readiness), penggunaan (usage) dan dampak (impact). Ke 10 pilar dan beberapa indikator penting akan diuraikan saat menjelaskan hasil perlombaan antar bangsa dalam kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi berikut ini.

a. Tingkat Global
Pada tingkat global, juara pertama lomba kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menurut WEF tahun ini adalah Swedia, disusul oleh negara tetangga Singapura, kemudian negara-negara Eropa lain (Finlandia, Denmark, Swiss, Belanda, Norwegia), selanjutnya AS, Kanada dan Inggris. Negara Asia lain yang menempati posisi puncak adalah Taiwan (ke 11), Korea Selatan (ke 12), Hong Kong (ke 13), dan Jepang (ke 18).[2] Indonesia sendiri ternyata berada pada peringkat ke 80 dari 142 negara yang disurvei.
b. Tingkat ASEAN
Pada tingkat Asia Tenggara, setelah Singapura, Malaysia adalah negara yang tertinggi tingkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasinya, disusul oleh Brunei Darussalam dan Thailand, baru kemudian Indonesia dan negara-negara lain. Perbedaan peringkat antara juara ke dua (Malaysia, ke 29) dan ke 3 (Brunei Darussalam, ke 54) sangat jauh, yaitu 25 tingkat, demikian juga antara negara peringkat ke tiga dan ke empat (Thailand, ke 77) cukup jauh (17 tingkat). Lihat Tabel 1. Sedangkan antara Indonesia (ke 80) dan Thailand (ke 77) hanya terpaut 3 tingkat. Perbedaan antara peringkat Indonesia dengan negara-negara yang peringkatnya lebih tinggi mengindikasikan akan sulitnya Indonesia mendapat medali perunggu dalam bidang IT di ASEAN, yang saat ini dipegang oleh negara tetangga yang berpenduduk hanya 400 ribu jiwa (Brunei Darussalam), apalagi untuk mengungguli juara kedua, yaitu Malaysia.
Pada pihak lain, perbedaan peringkat antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain yang peringkatnya lebih bawah, ternyata tidak terlalu jauh, hanya terpaut 3 tingkat, yaitu Vietnam (ke 83) dan Filipina (ke 86). Ini artinya, Indonesia dengan mudah dapat dilampaui oleh ke dua negara tersebut. Adapun negara-negara ASEAN lain yang berada di urutan terbawah adalah Kambodia (ke 108) dan negara tetangga dekat Timor Leste (ke 132). Dibandingkan dengan China (ke 51) dan India (ke 69), Indonesia juga tertinggal relatif jauh, yaitu 30 dan 10 tingkat berturut-turut.
Tabel 1. Indeks Kesiapan Berjejaring ASEAN, China dan India; 2012
No Negara Indeks Kesiapan Berjejaring
1 Singapura 2
2 Malaysia 29
3 Brunei Darussalam 54
4 Thailand 77
5 INDONESIA 80
6 Vietnam 83
7 Filipina 86
8 Kambodia 108
9 Timor-Leste 132
10 China 51
11 India 69
Sumber: WEF (2012), diolah (semua tabel)
Faktor Penentu Peringkat
Seperti dijelaskan di depan, Indeks Kesiapan Berjejaring ditentukan oleh empat sub-indeks. Di antara ke empat sub-indeks ini, peringkat yang terbaik ada pada sub-indeks lingkungan peraturan dan inovasi bisnis (ke 72) dan kesiapan sarana dan prasarana (ke 74), dan peringkat lebih rendah dalam aspek penggunaan IT (ke 85) dan dampak terhadap ekonomi dan sosial (ke 86). Perbandingan dengan negara lain adalah sebagai berikut. Secara umum, peringkat untuk masing-masing sub-indeks sama dengan peringkat untuk Indeks Kesiapan Berjejaring, hanya dalam beberapa sub-indeks terdapat perbedaan.  Dalam hal kesiapan sarana dan prasarana TIK, peringkat Indonesia (ke 74) sedikit lebih baik daripada Thailand (ke 75) dan Brunei Darussalam (ke 87). Sebaliknya, dalam aspek dampak IT, Indonesia (ke 86) tertinggal dari Vietnam (ke 79), dan Filipina (ke 84).  Dibandingkan dengan China dan India, Indonesia hanya lebih baik dari India (ke 78) dalam aspek lingkungan. Lihat Tabel 2.
Tabel 2. Indeks Kesiapan Berjejaring ASEAN, China dan India menurut Sub-indeks; 2012
Negara Lingkungan Kesiapan Penggunaan Dampak
1 Singapura 1 8 5 1
2 Malaysia 23 55 29 24
3 Brunei Darussalam 57 87 41 50
4 Thailand 59 75 83 85
5 INDONESIA 72 74 85 86
6 Vietnam 96 86 69 79
7 Filipina 111 77 86 84
8 Kambodia 89 106 111 110
9 Timor-Leste 129 117 131 133
10 China 64 66 51 41
11 India 78 64 78 52
Dalam sub-indeks lingkungan, ada dua pilar yang dipertimbangkan,  yaitu pilar lingkungan politik dan peraturan, dan pilar lingkungan bisnis dan inovasi. Dalam pilar lingkungan politik dan peraturan yang terkait dengan TIK, Indonesia perlu belajar dari Vietnam dan Kambodia yang menempati peringkat lebih baik. Sedangkan dalam pilar lingkungan bisnis dan inovasi, peringkat Indonesia (ke 64) lebih baik dari Brunei Darussalam (ke 76).
Kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tergantung pada kesiapannya. Dalam sub-indeks Kesiapan ini, Indonesia menempati posisi di tengah-tengah (ke 74). Posisi ini tentu saja tidak menggembirakan karena sebagian besar negara adalah negara berkembang. Jadi diantara negara-negara berkembang pun, kesiapan bangsa Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tidak lebih maju. Aspek kesiapan ini ditentukan oleh infrastruktur, kandungan/aplikasi dijital dan keterjangkauan pengguna untuk membeli dan menggunakan sarana informasi dan komunikasi. Dibandingkan negara-negara ASEAN lain,  Indonesia unggul dalam aspek aplikasi dijital (peringkat ke 34), hanya Singapura dan Thailand yang  mengalahkan Indonesia. Sedangkan dalam aspek infrastruktur pendukung, Indonesia menempati posisi jauh di belakang (ke 103). Dalam aspek keterjangkauan, posisi Indonesia (ke 69) relatif sama dengan Vietnam, Thailand dan Filipina.
Ditinjau dari aspek penggunaan teknologi IT oleh perorangan, bisnis dan pemerintah (sub-indeks ke 3), Indonesia masih harus belajar dari negara-negara ASEAN dan dari China dan India. Secara keseluruhan peringkat Indonesia adalah yang ke 85, berada di belakang Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Thailand. Faktor utama dibalik tingkat penggunaan yang rendah ini adalah penggunaan oleh perorangan (peringkat ke 103) yang tidak semaju negara-negara ASEAN lain.  Namun dunia bisnis di Indonesia lebih maju dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ke 49) dibandingkan negara-negara ASEAN lain, kecuali Singapura (ke 14) dan Malaysia (ke 27). Dibandingkan China (ke 51) dan India (78), Indonesia juga secara keseluruhan masih tertinggal.
Selanjutnya dalam hal dampaknya pada perekonomian dan kehidupan sosial (sub-indeks ke 4), Indonesia berada pada posisi yang relatif tertinggal. Secara keseluruhan, peringkat Indonesia adalah di urutan ke 86, jauh di belakang Singapura (ke 1), Malaysia (ke 24) dan sebagian negara-negara ASEAN lain, serta dari China (ke 41) dan India (ke 52). Ketertinggalan Indonesia ini disumbang oleh kenyataan bahwa ICT di Indonesia berpengaruh relatif kecil terhadap perekonomian (ke 106), bandingkan dengan India yang menempati urutan ke 41. Dampak terhadap kehidupan sosial (ke 66), lebih baik dari bidang perekonomian (ke 106), fenomena yang tampak jelas saat proses pilkada DKI berlangsung.
Secara keseluruhan dari sepuluh pilar pembentuk Indeks Kesiapan Berjejaring, pilar terbaik adalah Keterjangkauan (ke 34) dan Penggunaan Bisnis (ke 49). Sedangkan pilar terburuk adalah Penggunaan Perorangan (ke 103) dan Dampak Ekonomi (106). Lihat Tabel 3.

Tabel 3. Indeks Kesiapan Berjejaring Indonesia menurut Pilar; 2012
No Pilar Peringkat
1 Keterjangkauan 34
2 Penggunaan bisnis 49
3 Lingkungan bisnis dan inovasi 64
4 Dampak sosial 66
5 Keterampilan 69
6 Penggunaan pemerintah 75
7 Lingkungan politik dan peraturan 88
8 Infrastruktur dan aplikasi dijital 103
9 Penggunaan perorangan 103
10 Dampak ekonomi 106
Indikator Terbaik dan Terburuk
Dari 53 indikator yang dijadikan dasar untuk menghitung Indeks Kesiapan Berjejaring, empat indikator berada di kelompok 40 besar dunia, yaitu keberadaan modal ventura (ke 17), kapasitas inovasi (ke 30), pembelian barang teknologi maju oleh pemerintah (ke 34), tarif selular bergerak (ke 34). Dua indikator  yang relatif baik adalah kualitas sistem pendidikan (ke 44), dan penggunaan jaringan sosial virtual (ke 48). Sedangkan indikator yang termasuk dalam peringkat terburuk dunia adalah produksi listrik (ke 109), pitalebar internet internasional (ke 109), server internet aman (ke 109), rumah tangga dengan akses internet (ke 109), pengguna internet (ke 118), dan yang terburuk adalah waktu untuk memulai bisnis (ke 124). Lihat Tabel 4. Beberapa faktor positif yang menentukan Indeks Kesiapan Berjejaring ternyata tidak terkait langsung dengan TIK, seperti keberadaan modal ventura, kapasitas inovasi, pembelian pemerintah untuk barang-barang berteknologi maju, dan tarif seluler yang relatif terjangkau. Demikian juga faktor non-IT juga mempengaruhi secara negatif kecanggihan IT Indonesia, yaitu masalah listrik dan peraturan terkait pendirian perusahaan.
Tabel 4. Peringkat Terbaik dan Terburuk Indikator Kesiapan Berjejaring Indonesia; 2012
No Indikator Terbaik Indikator Terburuk
1 Keberadaan modal ventura (17) Produksi listrik (109)
2 Kapasitas inovasi (30) Pitalebar internet internasional (109)
3 Pengadaan barang teknologi maju pemerintah (34) Server internet (109)
4 Tarif selular bergerak (34) Rumah tangga dengan akses internet (109)
5 Kualitas sistem pendidikan (44) Pengguna internet (118)
6 Penggunaan jaringan sosial virtual (48) Waktu untuk memulai bisnis (124)
Penutup
Peringkat Indonesia dalam menguasai dan memanfaatkan TIK yang diukur dengan Indeks Kesiapan Berjejaring ternyata tidak begitu menonjol dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain atau negara-negara lain di dunia pada umumnya. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan manfaat TIK. Lingkungan pendukung dan kesiapan infrastruktur perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, dan penggunaan TIK dalam berbagai bidang perlu diperhatikan lebih serius lagi.
Agar dapat dikategorikan sebagai negara sekelas dengan China dan India, pemerintah perlu mempunyai target yang lebih tinggi lagi, dengan program-program pengembangan dan penggunaan TIK yang lebih terfokus. Pemerintah perlu mempelopori penggunaan TIK dalam bidang-bidang yang masih lemah, mendorong pelaku bisnis untuk memanfaatkan TIK dan memberi insentif bagi industri dan perguruan tinggi untuk mengembangkan berbagai aplikasi yang bermanfaat. Diharapkan, dengan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih tersebar, terjangkau, dengan aplikasi yang semakin beragam, maka kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
–o0o–
Herry Darwanto adalah staf Bappenas (hdarwanto@bappenas.go.id)

[1] Dalam kajian tersebut, istilah “ekonomi” digunakan sebagai pengganti istilah “negara” untuk dapat memasukkan entitas ekonomi yang berdiri sendiri namun tidak diakui secara formal sebagai suatu negara yang berdaulat penuh, seperti Taiwan dan Hong Kong. [2] Tingkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Hong Kong sangat dinikmati oleh para TKI yang dapat berkomunikasi dengan keluarga mereka di tanah air dengan mudah dan murah.
Note: gambar diambil dari sini
Dikunjungi sebanyak 3,575 kali, 1 kunjungan hari ini.
 Index kesiapan berjenjang 2012